Tahun 2020, Pemerintah Indonesia Menetapkan Aturan Blokir IMEI !!
Tahun 2020, Pemerintah Indonesia Menetapkan Aturan Blokir IMEI ! – Ponsel cerdas (smartphones) telah menjadi bagian integral dalam kehidupan sehari-hari, dan dengan perkembangannya, keamanan dan pengawasan menjadi semakin penting.
Salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah dan otoritas telekomunikasi adalah penetapan aturan IMEI pada ponsel untuk mengatasi penggunaan Smartphone Ilegal atau Black Market.
Aturan Blokir Imei
Pada Tanggal 18 April 2020, Pemerintah Indonesia mulai menetapkan Aturan Blokir Imei untuk HP Black Market, dengan dampak semua HP Ilegal yang IMEI-nya tidak terdaftar di sistem CEIR (Central Equipment Identity Register) diblokir dari Seluruh Jaringan Operator Seluler Indonesia.
Namun tidak langsung semua terblokir karena Pada Pemblokiran Tahap Pertama hanya menyasar untuk handphone yang diaktifkan di Indonesia setelah tanggal 18 April 2020.
Pemerintah Indonesia melakukannya secara bertahap hingga pada tanggal 15 November 2020 dilakukan secara besar-besaran, semua smartphone Black Market yang diaktifkan sebelum dan sesudah 15 November 2020 akan terblokir IMEI-nya.
Sejak saat itu sudah banyak pengguna yang mengeluhkan bahwa smartphone mereka terkenda dampak pemblokiran Imei, tapi entah kenapa pembahasan ini baru Booming di Tahun 2023, dan masih banyak yang belum paham dengan Aturan Blokir Imei, padahal Isu Blokir Imei sendiri sudah ada Sejak Tahun 2018.
Oleh karena itu, EXIN ONLEN akan membagikan pembahasan seputar Penetapan Aturan Blokir Imei untuk menambah wawasan kita bersama. Berikut ini pembahasannya.
1. Apa yang dimaksud dengan penetapan aturan IMEI pada ponsel?
Penetapan aturan IMEI pada ponsel adalah proses di mana pemerintah atau otoritas telekomunikasi mengeluarkan kebijakan yang mengatur penggunaan Nomor Identifikasi Peralatan Mobile (IMEI).
IMEI adalah nomor unik yang diberikan kepada setiap perangkat seluler untuk mengidentifikasinya secara unik di jaringan. Yang sering dikenal juga sebagai Serial Number.
2. Bagaimana aturan IMEI diatur oleh pihak berwenang?
Otoritas telekomunikasi dan pemerintah merancang kebijakan dan peraturan yang menyatakan persyaratan penggunaan IMEI yang sah. Ini dapat mencakup registrasi IMEI, pembaruan sistem basis data IMEI, dan hukuman bagi mereka yang melanggar aturan.
Baca Juga : Mengenal EIR dan CEIR, Database Pemblokir HP Ilegal di Indonesia?
Yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi International Mobile Equipment Identity.
3. Mengapa ada kebijakan untuk menetapkan aturan IMEI pada perangkat seluler?
Penetapan aturan IMEI bertujuan untuk meningkatkan keamanan jaringan seluler dan mencegah penggunaan ponsel yang tidak sah atau dicuri.
Hal ini membantu melindungi konsumen, mengurangi perdagangan ponsel ilegal, dan mendukung penegakan hukum. Selain itu, Peredaran Smartphone ilegal juga telah merugikan pendapatan pajak Negara yang ditaksir mencapai Rp. 2.81 Triliun.
4. Apa konsekuensi bagi pemilik ponsel yang menggunakan IMEI ilegal?
Pemilik ponsel dengan IMEI ilegal mungkin menghadapi sanksi seperti pembatasan layanan, penonaktifan perangkat, atau tindakan hukum.
Ini bertujuan untuk mendorong pematuhan terhadap aturan dan meningkatkan tanggung jawab pemilik ponsel.
Namun sejauh ini, Resiko bagi pengguna HP ilegal adalah pemblokiran jarigan yang membuat mereka tidak bisa terhubung ke Operator Seluler. Sementara bagi Penjual HP ilegal ada kemungkinan diproses secara hukum.
5. Bagaimana pemerintah mengawasi dan menegakkan aturan IMEI pada ponsel?
Otoritas telekomunikasi bekerja sama dengan penyedia layanan seluler untuk memantau dan menegakkan aturan IMEI.
Ini melibatkan pemeliharaan basis data IMEI yang terkini dan kerjasama dengan badan penegak hukum.
6. Apakah ada pengecualian atau situasi khusus terkait aturan IMEI?
Pada umumnya, aturan IMEI diterapkan secara universal. Namun, ada kasus khusus di mana pemerintah dapat memberikan pengecualian, misalnya dalam keadaan darurat atau untuk kepentingan keamanan nasional.
Namun untuk saat ini, Pemerintah Indonesia juga telah membuat peraturan tentang Whitelist Imei, yaitu sebuah pemutihan IMEI untuk HP Ilegal yang sudah aktif menggunakan Operator Indonesia di Indonesia sebelum penetapan Aturan IMEI berlaku.
7. Bagaimana aturan IMEI dapat membantu melawan perdagangan ponsel ilegal?
Aturan IMEI membantu melawan perdagangan ponsel ilegal dengan mempersulit peredaran ponsel yang dicuri atau diimpor ilegal.
Ini memberikan kendali lebih besar terhadap rantai pasokan dan penjualan ponsel yang sah.
8. Apa langkah-langkah yang diambil oleh produsen ponsel untuk mematuhi aturan IMEI?
Produsen ponsel bekerja sama dengan otoritas untuk memastikan bahwa setiap perangkat yang mereka produksi dilengkapi dengan IMEI yang sah.
Baca Juga : Jasa Unlock IMEI apakah Legal? Indikasi Mafia Imei Ilegal?
Mereka juga dapat mendukung upaya penegakan hukum untuk mencegah penyalahgunaan IMEI.
9. Bagaimana dampak aturan IMEI pada pasar ponsel secara keseluruhan?
Aturan IMEI berkontribusi pada penciptaan ekosistem telekomunikasi yang lebih aman dan dapat diandalkan.
Meskipun mungkin ada tantangan implementasi, dampak positifnya terasa dalam melindungi konsumen dan meningkatkan keamanan jaringan seluler.